Remunerasi Gaji Pegawai Negeri

“Sistem remunerasi a.k.a. gaji untuk PNS dirasakan sangat memprihatinkan alias tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari para abdi masyarakat yang dituntut selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan”

Kutipan di atas saya intisarikan dengan seenaknya dari sebuah seminar mengenai reformasi sistem manajemen kepegawaian yang diadakan oleh sebuah departemen di bilangan Kebayoran Baru. Turut hadir dalam seminar ini adalah pejabat-pejabat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Lembaga Administrasi Nasional (LAN) dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).

Kalo ditanya, “Cukup ga Be, gaji (plus tunjangan)mu sebagai PNS digunakan untuk beli makan, bayar kos (kalo ngekos), beli bensin (kalo ada kendaraan), ato ongkos bis (kalo ngebis)?”, maka jawabnya adalah cukup nggak cukup. Aku, seorang PNS rendah bergolongan III/a dan berpenghasilan sekitar Rp1,3juta per bulan. Masih lajang (mau nikah rencananya) dan masih numpang tinggal di rumah saudara. Pengeluaran antara lain untuk transport (bis) sehari pp rata-rata Rp15.000-Rp20.000. Sebulan kira-kira keluar (ambil paitnya) Rp400.000. Untuk makan, sehari aku bisa jajan dua kali, disebabkan ritme kerja kantor yang datang jam 8.30 pagi dan pulang rata-rata jam 20.00 malam. Sehari bisa habis Rp20.000, sebulan ya kira-kira Rp500.000an. Sisa Rp400.000an buat apa? Apa hidup kita hanya naik bis & makan? kebutuhan lain? Untung aja realitasnya, meskipun penghasilanku cuma segitu, tapi ada aja rezeki (insya 4JJ halal lhoooo..dijamin) sehingga sampe sekarang aku masih bisa mempertahankan berat badan yang udah kurang.

Ada seorang pejabat eselon satu yang mengatakan bahwa dalam reformasi sistem kepegawaian dalam rangka menciptakan aparatur yang profesional dan handal, tidak perlu disinggung mengenai masalah remunerasi. Yang harus diperkuat adalah ‘militansi’ dan kesadaran si pegawai bahwa dia hidup sebagai abdi negara yang dituntut untuk melayani masyarakat dengan gaji seadanya. YA IYALAAAAAH…secara dia itu eselon satu yang departemennya mempunyai banyak proyek dan kemungkinan beliau ini duduk sebagai salah satu komisaris di anak perusahaan (BUMN) yang dibawahi oleh departemen tersebut. Meskipun dia bilang “gaji saya hanya Rp1,6 juta, meskipun kalo ditambah tunjangan ya jadinya 6,6 juta, tapi saya bangga jadi PNS”. WAH…GUNDHULMU APEK!!!

Jika kita lihat, asas ‘keadilan’ bagi PNS saat ini cukup memperihatinkan dan masih ego-sektoral. Melihat seolah-olah instansinyalah yang paling banyak beban, tanggung jawab, risiko dlsb. Koq aku liat di Depkeu sendiri gaji orang-orang Ditjen Pajak sudah gila-gilaan..dengan alasan TARGET PENERIMAAN PAJAK RP400TRILYUN yang harus ditunjang dengan (antara lain) penghasilan pegawai yang harus memadai. Apa mereka ga sadar kalo, misal, Depdag harus bisa juga membuka perdagangan Indonesia seluas-luasnya tanpa menciderai pasar dan dan berpotensi mendatangkan penghasilan dan devisa bagi Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit? Terbukakah mata mereka jika aparatur diplomasi kita di Deplu masih belum dalam ‘zona aman’ dalam melaksanakan diplomasi karena masih harus memikirkan untuk menghidupi keluarga saat mereka bertugas di dalam negeri? Belum lagi departemen lain..dan profesi lain seperti GURU misalnya?

Kembali lagi, meskipun kita yang aparat negara ini selalu repeat selalu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang prima, tapi tidak serta merta kata sakti ‘pengabdian’ menjadi ‘kunci’ yang membatasi gerak pegawai untuk meminta kesejahteraan. Ingat..bahwa seiring dengan sistem yang berbasis kinerja untuk menuju good governance, pegawai akan berubah menuju pribadi yang lebih profesional. Profesional disini berarti tidak sekedar datang ke kantor, baca koran dan leyeh-leyeh..atau titik ekstrem sebaliknya yang kerja keras banting tulang hanya demi pengabdian kepada negara. Tapi profesional yang jujur, penuh komitmen dalam menjalankan tugas, berusaha memberikan kontribusi bagi negara..dengan catatan, bahwa jerih payah mereka, komitmen mereka dan pengabdian mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal (baca: layak) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta evaluasi kinerja yang terukur.

Jadi, mau ke arah mana kita menuju? gelap..

9 komentar

  1. setuju. tapi harus ada sistem penilaian kerja yang bener2 bisa dipercaya sehingga tidak ada kecurangan. Aku sangat yakin kalo ini bisa terjadi, Indonesia bakal tumbuh dengan sangat cepat.

    di tempatku kerja ada yang nama standar kinerja individu (SKI). ini nanti digabungkan dengan DP3 dan DPKP (kalo ga ngerti tanya sodara panjenengan yang PNS..hehehe). Indonesia tumbuh? Memang itu harapannya, tapi pertama (kalo bisa) harus berubah dulu..dan yang penting ga ada “ego sektoral” dari masing-masing instansi🙂

  2. terlalu complicated…meningan ga usah ada pns aja..dibuat swasta semua…kan qt masih bisa melelang indonesia untuk dikelola oleh pihak ke 3, jadi qt tinggal santai santai aja…la wong negara qt juga dah bermental seperti itu…pengelolaan untuk hajat hidup orang banyak yg dimonopoli aja ternyata money oriented, untung rugi..mening sekalian aja dilepas…gitu aja kok repot

  3. sudah seharusnya PNS distandarisasi dengan gaji PNS negara-negara lainnya karena PNS Indonesia gajinya sangat memprihatinkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga timbullah korupsi, dan untuk menekan Korupsi maka sudah selayaknya gaji PNS di naikkan

    1. untuk menekan korupsi, kesejahteraan PNS harus dipikirkan. tapi jangan lupa, perlu ada tindakan yang mendatangkan efek jera bagi tindakan korupsi..
      korupsi, tidak hanya dilakukan karena kebutuhan (need), tapi juga by system, atau ketamakan (greed)

  4. PNS dapat dikatakan yang mengelola keuangan negara sekitar 75%, dengan menaikkan pendapatan insya allah dapat menekan korupsi

  5. Sdah sepantasnya pemerintah memikirkn kesejhtran PNS/TNI POLRI, Krna bgmana mungkin seorang aparat dpt bkrja dgn baik, utk memenuhi keb klrga yg sngt brat dgn gaji yg pas-pasan, keb hdup tdk hnya makan. . .tpi juga beaya kesehatan, pndidikan, prumahan, . . !
    Drmana smua itu dpt trpenuhi dr gji yg hnya sekedar. . ?

    1. setuju pak🙂

  6. yah, semoga segera saja ada remunerasi yang merata. 2011? semoga nggak mundur lagi. Sistem ini “menyenangkan” bagi PNS pada umumnya dan “menyesakkan” bagi PNS yang saat ini tanpa remunerasi sekalipun sudah bermewah-mewahan karena banyakknya penghasilan baik halal, samar, sampai haram sekalipun. yang jika ditertibkan dengan aturan baru, ia mendapatkan jauh lebih kecil. Posisi2 itu ada di PNS kita. Yang pasti saya optimistis, remunerasi salah satu jalan yang memang harus ditempuh agar adanya perbaikan.

  7. Salam sejahtera

    Wa soal singkatan BKN salah tuch…yang bener Badan Kepegawaian Negara gitu looo…Bukan badan kepegawaian nasional….he he he

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: