BBM, Minyak Goreng dan Lingkungan

“Harga minyak sekilo berapa Mang?”
“Rp9000 Bu”
“Koq mahal amat?”
“Iya Bu, ga tau nih, pasokannya belakangan seret”

Percakapan di atas mungkin terjadi akhi-akhir ini di pasar-pasar tradisional. Langkanya minyak goreng membuat harga komoditas ini meroket tajam, hingga Rp9,5K di berbagai tempat di Indonesia. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada tanggal 1 Juni 2007 lalu.

“Isi apa boss?”
“Pertamax aja Pak”
“Tapi sekarang naik ya Mas”
“Hah?? Emang sekarang berapa Pak?”
“Rp6400 boss, ga tau nih, tau-tau naiknya jauh”

Sedikit melihat ke belakang, di masa lalu, hal-hal seperti ini sangat jarang terjadi. Aku tidak tahu persis langkah pemerintah saat itu, maklum masih kecil. Namun masyarakat kecil melihat saat itu pemerintah secara tanggap turun tangan dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal yang mereka anggap sangat langka saat ini.

Reformasi Energi

Sedikit mengangkat apa yang dikatakan Walhi dalam tulisannya, yaitu masalah reformasi kebijakan energi yang disinyalir menyebabkan kelangkaan BBM – jenis apapun – akhir-akhir ini. Diketahui bahwa reformasi energi ini adalah semacam ‘alat tukar’ pemerintah saat itu dengan IMF yang diharapkan dapat memuluskan kucuran bantuan IMF senilai milyaran dollar. Mengutip tulisan Walhi ( Ridho Saiful Ashadi):

Restrukturisasi energi ini merupakan bagian dari proses reformasi ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi ekonomi nasional. Restrukturisasi energi pada intinya adalah reformasi harga energi dan reformasi institusional/kelembagaan dalam pengelolaan energi. UU No.22/2001 tentang Migas  merupakan implementasi restrukturisasi energi di sektor energi (baca: migas), termasuk beberapa peraturan pelaksana UU Migas, diantaranya: PP Nomor 42 Tahun 2002 Tentang BP Migas; PP Nomor 67 Tahun 2002 Tentang BPH Migas; PP Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perseroan (Persero); PP Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; RPP Penerimaan Negara Bukan Pajak; RPP Keselamatan Kerja dan Lindungan lingkungan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Dalam tulisan yang sama juga disinggung mengenai masalah kelangkaan dan kenaikan harga BBM, yang menurutku akibat ‘kesalahan peramalan dan operasionalisasi lapangan’. Masuknya pemain baru (baca: asing/swasta) tidak serta merta membuat kondisi retail BBM, khususnya BBM untuk kendaraan bermotor menjadi kompetitif. Namun yang terjadi saat ini memang seakan-akan pemerintah melalui BUMN terkutuknya menaikkan harga seenak udelnya, yang parahnya diikuti oleh sang kompetitor swasta. Sehingga kesan yang ditangkap adalah: pemerintah dan swasta kongkalingkong mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, bersama-sama. Di lapangan, tidak terlihat adanya upaya pemerintah (BUMN) untuk bersaing dengan pemain swasta, dan demikian juga sebaliknya. Yang ada hanyalah kenaikan harga BBM berjamaah. Pemerintah melalui anteknya BUMN-nya hanya ‘berusaha menutup mata konsumen’ dengan pelayanannya.

Minyak Goreng & Biofuel

Jika kita mencermati lagi berita di berbagai media, pasti tersenyum kecut membayangkan betapa pemerintah sangat pantas untuk memperoleh piagam dari MURI dalam hal kenaikan harga dan ‘tembus’nya harga minyak goreng ke level Rp9K (bukan cuma IHSG doang yang bisa tembus angka psikologis). Jadi yang patut diperhatikan sekarang bukan hanya harga US$1=Rp9K, tapi juga minyak goreng 1KG=Rp9K. Mungkin bisa jadi studi kasus bagi para spekulan dollar dan minyak goreng. Kenapa sih harga minyak goreng bisa segitu? Apa perlu intervensi BI pemerintah untuk menstabilkan harga? Sepertinya memang harus, karena disinyalir harga CPO (crude palm oil) di pasar dunia melonjak, yang menyebabkan pengusaha minyak sawit di Indonesia lebih tergiur dengan memasarkan CPO ke luar negeri. Padahal, di Indonesia sendiri minyak sawit sangat dibutuhkan – selain untuk minyak goreng – juga untuk biofuel.

Nah, biofuel sendiri sebenarnya menimbulkan masalah. Biofuel, baik model ethanol ataupun campuran biasa jika tidak ditangani dengan baik bisa juga menjadi pedang bermata dua. Apa pasal? Karena biofuel sebenarnya dirancang untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, bahan dasar untuk campuran BBM fosil itu sendiri berasal dari tumbuhan, seperti jagung, jarak atau sawit. Bayangkan jika pengelolaan lahan tidak sebanding dengan demand yang ada. Akan dapat dibayangkan di masa depan, hutan-hutan akan dibabat habis untuk dipakai sebagai lahan sawit/jagung atau tumbuhan lain yang menjadi bahan biofuel. Nah, inilah yang menjadi buah simalakama, terutama melihat masalah konservasi lahan di Indonesia yang tidak terarah. Tapi, tentu hal ini tidak serta merta menghentikan program biofuel demi keseimbangan lingkungan kita.

Kembali ke minyak goreng. Acara Sigi di SCTV yang menayangkan recycle minyak jelantah kembali menyentak sanubariku, ketika membayangkan siapa saja yang bakal mengkonsumsi minyak hasil daur ulang itu. Lagi-lagi rakyat kecil yang dikorbankan, hanya gara-gara kepentingan segelintir orang (baca: pengusaha CPO). Tentu saja masyarakat miskin tidak akan mampu (terus-menerus) membeli minyak goreng berharga ‘premium’, dan kemudian akan beralih ke ‘jenis’ minyak goreng yang berharga lebih murah, yaitu minyak daur ulang ini.

Entah apalagi yang akan dilakukan pemerintah (jika tidak sedang berdagelan politik dengan anggota dewan ‘yang terhormat’) untuk menangani berbagai permasalahan di tingkat rakyat kecil. Jika masalah goreng menggoreng aja tidak bisa dituntaskan, bagaimana pemerintah dapat menghadapi tantangan yang lebih besar?

5 komentar

  1. Be, itungan minyak bukannya liter yah? kekekekeke

  2. kalo minyak goreng mah kiloan kaleeee. Makanya belanja sendiri doooor🙂

  3. emang salah koq Ga..yang bener:

    http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/06/06/brk,20070606-101400,id.html

    atau

    http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=40147

    =======
    Metrotvnews.com, Jakarta: Harga minyak goreng di beberapa pasar tradisional di Jakarta, Sabtu (9/6), masih belum stabil. Pasokan minyak goreng dari agen ke pasar tradisional juga mengalami keterlambatan. Sejumlah pedagang eceran di pasar tradisional Bukit Duri dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan, misalnya mengaku harga minyak goreng kembali naik selama hampir sepekan. Kenaikan tersebut diakibatkan tingginya harga beli dari agen, serta terlambatnya pasokan.

    Di Pasar Bukit Duri, Jakarta Selatan, harga minyak goreng curah sudah mencapai Rp 9.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp 10 ribu rupiah per kilogram. Demikian juga harga minyak goreng curah dan kemasan di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, di jual dengan harga di atas Rp 9.000 per liter. Para pembeli maupun pedagang eceran berharap, pemerintah bisa segera menstabilkan harga minyak goreng hingga level Rp 7.000 per kilogramnya.(****)

    ======

    Kesimpulan, mo kilogram ato literan, ga papa, tapi berhubung lebih banyak sumber yang pake kilogram, ya gw pake yang banyak..huahahahaha

    *menang mode: ON*

  4. yang jelas mahal…udah itu aja titik….!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: